page contents

Dasar-Dasar penerbitan Bank Garansi

Pengertian & manfaat bank Garansi
March 27, 2020

Dasar-Dasar penerbitan Bank Garansi

Sebenarnya, KMK RI no. 761/KMK.013/1992 sebagai dasar kewenangan dari perusahaan-perusahan yang ditetapkan dapat menerbitkan surety bond dalam pekerjaan-pekerjaan pemborongan ataupun perdagangan yang dibiayai oleh APBN dan KMK RI No. 108/KMK.01/1995 sebagai dasar wewenang penerbitan customs bond, tidak mengatur ataupun memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga penjaminan ataupun tata cara penerbitan penjaminan tersebut secara lengkap. Keputusan Menteri tersebut lebih mengingatkan dalam konsideransnya agar prinsip-prinsip penerbitan penjaminan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip usaha perasuransian berdasarkan UU No. 2 tahun 1992. Prinsip-prinsip penjaminan dalam surety bond itu sendiri sebenarnya telah lama dikenal dalam KUH Perdata. Jaminan tertulis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi tersebut lebih dikenal dengan lembaga penjaminan/penanggungan perorangan (borgtocht) yang diatur dari mulai Pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Dari definisi penanggungan yang diterangkan oleh Pasal 1820 ditekankan bahwa penjaminan merupakan persetujuan yang bersifat accesoir yang pelaksanaannya akan sangat bergantung kepada perjanjian pokok yang mendasari terbitnya perjanjian jaminan tersebut. Artinya, bila perjanjian pokok yang melatarbelakangi terbitnya surety bond tersebut batal, maka akan mengakibatkan pula perjanjian surety bond sebagai perjanjian accesoir -nya batal (1821 KUH.Perdata) Sifat accesoir tersebut sangat penting dipahami oleh perusahaan asuransi sebagai alasan penerbitan surety bond. Artinya, surety bond tidak bisa diterbitkan begitu saja atau berdiri sendiri sesuai dengan kebutuhan dari pihak yang membutuhkannya. Akan tetapi, harus didasarkan oleh adanya perjanjian pokok yang sah dari kedua belah pihak berkontrak (misalnya antara pemberi kerja (boheer) dengan kontraktor dalam perjanjian pemborongan) yang membutuhkan diterbitkannya komitmen penanggungan resiko atas kemungkinan tidak dilaksanakannya prestasi kontraktor seperti yang diperjanjikan para pihak yang berkontrak dalam kontrak pemborongan tersebut. Pada dasarnya, pihak pemberi kerja (obligee/kreditur) sangat menginginkan kepastian hukum dari produk surety bond dalam hal kewajiban penanggungan kerugian harus direalisasikan sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor (principal/debitur). Sebagai contoh, adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penanggung, seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Misalnya, tentang hak agar pihak penerima jaminan (obligee) ataupun kreditur terlebih dahulu melakukan penagihan terhadap debitur utama (principal) sebelum melakukan penagihan terhadap penanggung dalam hal debitur tersebut wanprestasi. Selain itu, hak-hak istimewa penanggung lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 1430, 1831,1833, 1834,1837,1838 dan 1850 KUH Perdata adalah pasal-pasal yang tidak diinginkan oleh penerima jaminan untuk terus melekat pada perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam memenuhi kewajiban (contigency obligation) terhadap obligee/kreditur tersebut. Dengan pengertian lain, pada saat prestasi kontraktor/principal yang dipertanggungkan kepada obligee tersebut tidak terlaksana sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian pokok, maka hanya dengan pembuktian bahwa principal tersebut telah wanprestasi, perusahaan asuransi yang menerbitkan surety bond tersebut harus telah mencairkan ganti rugi yang dijamin pembayarannya tersebut dengan segera. Halini tanpa terlebih dahulu mengharuskan obligee mengejar pelunasan dari principal sebagai akibat telah dikesampingkannya pasal-pasal yang mengatur hak istimewa penanggung tersebut. Kemampuan ataupun kelayakan dari si penanggung juga akan memegang peranan dari kualitas perjanjian penanggungan itu sendiri. Pasal 1827 dengan tegas mensyaratkan kelayakan dari penanggung sebagai berikut: “Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya, dan yang berdiam diwilayah Indonesia.” Dalam hal si penanggung adalah perorangan pribadi ataupun perusahaan biasa, maka performance dari calon penanggung tersebut akan sangat sulit untuk dipastikan. Seorang kreditur ataupun penerima perjanjian penjaminan tersebut akan sangat bergantung pada reputasi si penjamin ataupun bila adanya jaminan pihak lain terhadap penjamin tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 1823 (2) KUH Perd. Dan dalam prakteknya, si penerima penjaminan tersebut dapat saja meminta jaminan kebendaan dari si penanggung atas kesediaannya menjadi penjamin pelaksanaan preastasi dari pihak debitur tersebut. Dalam hal penerbitan surety bond, kecakapan dan kemampuan dari perusahaan asuransi yang menerbitkan produk jasa penjaminan tersebut akan sangat menentukan kualitas ataupun kepercayaan dari pihak penerima surety bond. Oleh karena itu, Menteri Keuangan sebagai pengawas dan pembina dari industri perasuransian berdasarkan UU. No.2 tahun 1992, tidak memberikan kewenangan pada semua perusahaan asuransi untuk dapat menerbitkan surety bond. Tampaknya, pemerintah hanya masih akan memberikan wewenang untuk dua puluh perusahaan asuransi sampai saat ini. Dan malah, dalam menerbitkan costoms bond masih hanya dapat dilakukan oleh lima belas perusahaan asuransi. Itu pun dengan tegas diatur dalam Pasal 2 KMK RI no. 108/KMK.01/1995 tgl. 13 Maret 1995 bahwa wewenang untuk menerbitkan customs bond yang diberikan kepada kelima belas perusahaan masih dapat diubah atau ditinjau kembali berdasarkan penilaian batas tingkat solvabilitas dan kemampuan pengelolaan teknis dalam penerbitan customs bond. Akan tetapi, tidak berarti diberikannya hak untuk menerbitkan surety bondhanya pada perusahaan asuransi yang telah terseleksi seperti yang ditegaskan oleh KMK tersebut membuat permasalahaan surety bond telah habis. Terbukti keengganan banyak kontraktor, kreditur ataupun investor, khususnya investor asing, terhadap kepastian penjaminan yang ditawarkan oleh surety bond tersebut mengharuskan pihak perasuransian melihat ada permasalahaan lain selain kualitas dan bonafiditas dari perusahaan asuransi tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *